Pemerintahan tanpa Tata Pemerintah

Pemerintah nasional merupakan aktor dalam kebijakan publik dan mereka dapat mempengaruhi ekonomi dan masyarakat melalui tindakan mereka. Beberapa tekanan pada pemerintah nasional telah menjadi hasil penting dalam peningkatan lingkungan internasional dan kapasitas perlindungan dari pemerintah akan berkurang untuk melindungi ekonomi masyarakat dari tekanan global.
Menurut (Rhodes 1997), Pemerintahan tanpa Tata Pemerintah akan menjadi pola dominan manusia dalam mengelola demokratik industri maju karena sektor swasta dinilai lebih efektive untuk mengelolanya. Tujuan dan desain reformasi administrasi adalah cermin dari peran sejarah, politik dan sosial administrasi publik. Reformasi ini menimbulkan ketergantungan yang mengacu pada berbagai pilihan kebijakan yang tersedia untuk reformasi administrasi. Strategi reformasi yang tertanam dalam sistem norma-norma dan praktek administrasi oleh karena itu strategi reformasi dibentuk lebih dengan yang sudah ada, dibandingkan dengan model yang diinginkan administrasi publik.
Jaringan merupakan faktor penting dalam fitur dominan dalam mendominasi kebijakan publik. Badan-badan pemerintah dapat menempatkan keizinan beberapa kebijakan, tetapi tindakan nyata terjadi pada sektor swasta. Apabila Pemerintah berusaha untuk memaksakan kontrol atas kebijakan, akan memiliki ketahan dan kapasitas yang cukup untuk organisasi. Sektor swasta memiliki pengaruh yang nyata atas kebijakan publik melalui struktur dengan berbagai tingkat formalitas. Namun dalam konsep ini negara akan kehilangan kemampuan untuk kontrol langsung dalam menggantikan fungdi-fungsinya secara tidak langsung. Pemerintah dikonsepkan sebagai aktor dalam proses terus-menerus untuk memperoleh anggota jaringan yang relevan.
Penggunaan jaringan dengan mudah mengarah pada campuran sumber daya sektor publik dan sektor swasta. Hubungan ini memungkuinkan masing-masing pihak untuk menggunakan sumber daya agar tidak sia-sia untuk tetap digunakan oleh kedua sektor tersebut. Pemanfaatan hubungan antara publik dan swasta untuk kebijakan menunjukkan kemauan pemerintah yang beroperasi dalam kerangka tata kelola untuk mengembangkan sarana alternatif untuk membuat dan menerapkan kebijakan.
Masalah yang ada pada pemerintahan dengan manajemen publik baru (NPM) adalah pandangan perubahan peran pejabat. NPM berpendapat pada sektor publik peran para pemimipin politik kurang jelas yaitu pejabat mempunyai peran dalam penentuan jangka panjang pada sektor publik, tetapi mereka menawarkan kebijaksanaan untuk operasioanal badan-badan dan lembaga, akuntabilitas merupakan isu yang belum terselesaikan. Sedangkan pemerintah mengungkapkan bahwa akuntabilitas telah digantikan dengan proses yang berbeda dari beberapa kontrol pemilihan.menurut NPM, akuntabilitas dipandang sebagai poin terkuat dalm pelayanan publik yang lebih langsung ke permintaan pasar, bukan pada keputusan politik tentang kualitas dan kuantitasnya.
Keterkaitan antara kontrol dan akuntabilitas pada teori demokrasi dan sistem pemerintahan yang demokratis agar dapat menyatu. NMP memberikan model administrasi publik untuk mengganti kekuasaan politik yang berasal dari hukum dengan gaya kepemimpinan kewirausahaan. Namun pada perspektif ini dapat menimbulkan 2 masalah, yaitu: Pertama, pemimpin poltik memiliki kontrol yang terbatas atas administrasi publik. Kedua, sulit untuk mengidentifikasi pelanggan yang sesuai layanan prima, seperti pada kantor bea cukai dan imigrasi.
Perbadaan antara pemerintahan dan NPM menjadi lebih jelas ketika kita melihat beberapa kasus dimana keduanya telah menangkap suatu masalah. NPM memberikan beberapa cara untuk berhubungan dengan kekuatan negara yang kuat secara historis tidak harus bergantung pada masuknya pelaku swasta dalam proses politik untuk meningkatkan kapasitas meraka dalam memaksakan kehendak pada masyarakat sipil. Kapasitas kelembagaan negara yang kuat digabungkan dengan tradisi legalistik telah menjamin kemampuan negara untuk mencapai maksud dan tujuannya.
Diskusi singkat tentang NPM dan model pemerintahan akhirnya memunculkan isu tentang pelayanan publik dan proses masalah. Masalah ini berhubungan dengan persepsi tentang kepentingan publik dan struktur dalam masyarakat untuk mempertahankan dan membela kepentingan negara. Jika dipertahankan bahwa sektor publik memiliki tingkat spesifitas yang tinggi, maka akan membawa kita untuk mengakui bahwa efisiensi dalam pelayanan publik harus dinilai dengan standart berbeda dari sektor koorporasi.


Rethinking Administrasi Publik
B. Guy Peters
University of Pierre Yohanes Pittsburgh
University of Strathclyde, Skotlandia